CheckInJakarta Logo CheckInJakarta Logo

BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Swasta, Apa Bedanya?

By Isny Dewi R

08 September 2020

Meski sama-sama memberikan layanan jaminan kesehatan, namun ada beberapa hal yang membedakan BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan swasta.

Photo source: Pexels
 
 
Melansir Wikipedia, BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan didirikan sesuai amanat UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Kesehatan sendiri dulunya merupakan PT Askes (Persero).
 
Meski sama-sama memberikan layanan jaminan kesehatan, namun ada beberapa hal yang membedakan BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan swasta. Keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut perbedaan BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan swasta yang harus Anda tahu, dilansir dari Lifepal:

1. Dokter Spesialis
Pada BPJS Kesehatan, jika masyarakat ingin menjalani pengobatan lanjutan dengan dokter spesialis, maka harus ada surat rujukan. Sistem rujukan rumah sakit dalam BPJS Kesehatan menggunakan alur vertikal, dari faskes (fasilitas kesehatan) lebih rendah ke faskes yang lebih tinggi. Itu sebabnya, peserta BPJS Kesehatan harus datang ke Faskes Tingkat 1 terlebih dahulu apabila ingin menjalani pengobatan di faskes tingkat selanjutnya.
 
Lain halnya dengan asuransi kesehatan swasta. Masyarakat bisa langsung mendaftarkan diri ke dokter spesialis dan menyerahkan urusan pembayaran pada pihak asuransi.
 
2. Penyakit yang Ditanggung
Dengan premi yang lebih murah, BPJS Kesehatan memiliki manfaat yang lebih lengkap dibanding asuransi kesehatan swasta. Selain rawat inap dan rawat jalan, manfaat lain yang bisa digunakan dari BPJS Kesehatan adalah biaya melahirkan termasuk operasi caesar, perawatan gigi, dan lainnya.
 
Pada asuransi kesehatan swasta, biasanya akan ada riders atau tambahan jika masyarakat ingin mengambil manfaat penyakit kritis, melahirkan, perawatan gigi, dan lain sebagainya. Makin banyak riders yang diambil, maka akan makin mahal juga premi yang harus dibayarkan.
 
3. Penggunaan di Luar Kota dan Luar Negeri
Ada prosedur khusus bagi setiap orang yang ingin menggunakan BPJS Kesehatan di luar kota atau luar faskes tempat seseorang terdaftar. Pertama, pasien harus mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk meminta surat pengantar berkunjung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mendapatkan pelayanan, maksimal tiga kali. Hanya saja, hal tersebut tak bisa dilakukan dalam kondisi darurat.
 
Sementara, peserta asuransi kesehatan swasta tidak harus melewati prosedur seperti BPJS Kesehatan. Selama faskes yang dituju sudah bekerja sama dengan asuransi tersebut, maka pasien hanya tinggal mendaftarkan diri langsung ke institusi terdekat, berobat, dan menyelesaikan biaya pengobatan dengan asuransinya.
 
Beberapa asuransi kesehatan swasta bahkan bisa digunakan di luar negeri. Dengan catatan, peserta sudah membeli produk yang dapat meng-cover pertanggungan di luar negeri.
 
4. Kamar VIP
Khusus manfaat rawat inap, asuransi kesehatan swasta tentu bisa menanggung fasilitas kamar VIP bagi pesertanya, namun tidak untuk BPJS Kesehatan.
 
Ada tiga perbedaan kelas di BPJS yaitu Kelas I, II, dan III. Peserta Kelas I akan mendapat ruang perawatan pelayanan rawat inap yang lebih nyaman dari peserta kelas II dan III, yaitu kamar dengan dua hingga empat pasien saja. Peserta BPJS Kesehatan sebenarnya bisa memilih untuk upgrade kamar VIP, namun harus membayar selisih biaya.
 
5. Pre-existing Condition
Hampir segala penyakit dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Dalam BPJS Kesehatan, tidak ada istilah pre-existing condition, situasi di mana seseorang mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan dalam kondisi memiliki riwayat penyakit tertentu. BPJS Kesehatan akan tetap menanggung setiap penyakit yang ada sebelum pasien menjadi peserta.
 
Lain halnya dengan asuransi kesehatan swasta, di mana umumnya terdapat syarat pemeriksaan medis atau medical check-up terlebih dahulu untuk menentukan adanya pre-existing condition.
 
Sebagai contoh, seorang peserta memiliki riwayat penyakit kanker dan membeli asuransi kesehatan tanpa tambahan manfaat perlindungan kanker. Maka pasien tersebut tidak akan mendapatkan santunan untuk biaya pengobatan seperti kemoterapi, radioterapi, dan lainnya.
 
Sementara itu, beberapa asuransi swasta juga memiliki masa tunggu yang menentukan pencabutan pre-existing condition. Sehingga peserta tetap dapat dilindungi dari pre-existing condition namun setelah jangka waktu tertentu seperti sembilan bulan, setahun, hingga tiga tahun.

Share this article?

MUST SEE